KETAPANG — Polemik dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan DPRD Kabupaten Ketapang yang belakangan ini hangat dibicarakan di kalangan media online, ternyata menyisakan satu nama yang luput dari sorotan pemberitaan, namun justru sangat diperbincangkan di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Dia adalah Nasdiansyah, Ketua Fraksi Hanura–PAN, Wakil Ketua Komisi 4, sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Ketapang.
Dikenal sebagai politisi yang vokal dan lantang menyuarakan aspirasi saat rapat-rapat dengan jajaran pejabat pemerintah daerah, nama Nasdiansyah ternyata menyimpan sejumlah pertanyaan besar di mata publik. Kedekatannya dengan Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, diduga menjadi jalan akses istimewa yang membuat sejumlah pihak mempertanyakan independensi dan keadilan dalam pembagian paket pekerjaan bersumber anggaran rakyat.
Penelusuran awak media menemukan dugaan yang cukup mencolok. Banyaknya paket pekerjaan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) diduga kuat dikuasai atau diatur melalui Nasdiansyah. Bahkan paket-paket yang berada di luar daerah pemilihannya sekalipun, diklaim oleh pihak terkait sebagai usulan yang diperjuangkan sendiri di Banggar, sehingga dianggap “haknya” untuk menentukan siapa yang berhak mengerjakannya.
Fokus paling tajam tertuju pada pengelolaan dana aspirasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, khususnya pada Tahun Anggaran 2025. Saat itu, praktik yang terbangun dinilai menyimpang dari semestinya. Seorang kontraktor yang enggan namanya dipublikasikan mengaku frustasi. Paket yang seharusnya bisa dikerjakan, ternyata terhalang satu syarat tak tertulis: harus ada memo yang ditandatangani oleh anggota dewan terkait.
“Saat itu bang, Pak Kabid mau ngasih paket tu ke kami, tapi harus ada memo yang ditandatangani oleh Dewan tu. Jadi mane ade dewan yang mau ngeluarkan memo?” ungkap kontraktor tersebut dengan nada kecewa.
Sumber lain yang juga bergerak di bidang konstruksi mengonfirmasi pola yang sama. Bahwa satu-satunya orang yang dianggap punya akses pasti di Dinas Perkim adalah Nasdiansyah.
“Kalau punya Pak Nas aman, karena kan Pak Kabid dekat dengan dia, dekat dengan Wakil Bupati. Jadi kalau ada dewan yang Pokirnya dak dapat di Perkim, omong saja dengan Pak Nas,” jelasnya.
Keterangan tersebut mempertegas dugaan adanya jalur khusus yang membuat anggota DPRD lain seakan tidak berdaya. Sistem “memo” itu seolah menjadi pintu gerbang yang hanya bisa dibuka oleh pihak tertentu saja.
Dugaan paling serius datang dari sejumlah kontraktor yang mengaku sudah menyerahkan sejumlah uang dengan janji mendapatkan paket pekerjaan dari Nasdiansyah. Namun janji tersebut tak kunjung ditepati. Uang yang sudah diserahkan belum dikembalikan, sementara kegiatan yang dijanjikan tak kunjung ada kejelasan.
Praktik setoran awal demi jatah paket Pokir ini kini semakin menguatkan dugaan bahwa apa yang terjadi bukan sekadar ketidakberesan, melainkan sistem jual beli paket yang terstruktur dan mengandalkan posisi serta kedekatan.
Fakta bahwa Nasdiansyah adalah anggota Banggar sekaligus Wakil Ketua Komisi 4 membuat posisinya sangat strategis dan berisiko konflik kepentingan. Jika benar bahwa dia yang memperjuangkan alokasi anggaran di Banggar, lalu dialah yang menentukan kontraktornya, dan didukung oleh pihak eksekutif melalui kedekatannya dengan Wakil Bupati, maka terjadi konsentrasi kekuasaan yang sangat rawan disalahgunakan.
Publik kini menanti: apakah benar seseorang yang vokal di muka rapat ternyata mengatur jalannya anggaran di belakang layar untuk kepentingan sendiri dan lingkarannya? Dan di mana peran pengawasan agar dana rakyat tidak berputar di antara sedikit orang saja?
Hingga berita ini diturunkan, awak media belum berhasil menghubungi Nasdiansyah maupun pihak terkait untuk memberikan tanggapan atas dugaan-dugaan tersebut.
